Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, telah melakukan pemanggilan pada Pertamina beberapa kali.
“Setelah kita panggil berulang-ulang kali, mereka tidak pernah mau mengeluarkan surat rekomendasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelas Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.
Beberapa kali juga, pihaknya sudah memanggil Pertamina bersama dengan Dinas Perdagangan (Disdag). Disdag juga meminta surat kepada Pertamina terkait keberadaan pertamini.
“Pak Marnabas juga sudah minta, beliau bilang surati saja kami bahwa itu ilegal, maka kami akan bertindak waktu itu, tapikan tidak pernah turun, dua kali kami panggil,” nimbuhnya.
Bahkan sampai berganti kepada regional Pertamina, surat itu tak kunjung terbit apalagi sampai diberikan pada Disdag Samarinda.
“Padahal aturan dari Kementrian Migas untuk membenarkan bahwa tidak boleh lagi ada penjualan bahan bakar eceran dalam hal ini pertamini,” tegasnya.
Bahkan hingga saat ini, belum ada surat yang diberikan oleh Pertamina untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait dengan pertamini ini.
“Maka dalam hal ini Pemkot Samarinda tidak memiliki dasar. Kan harus punya dasar, Disdag menindak, yang bisa ditindak Pemkot Samarinda hanya apabila dia mendirikan bangunan diatas parit,” jelasnya.
Maka, apabila pertamini tersebut berdiri diatas parit, pembongkaran baru bisa dilakukan. (adv/be-s/ foto : ist)
