Berita  

Kelompok 4 PKA LAN RI Samarinda Rancang Aksi Perubahan Lintas Sektor

Samarinda – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui Pusjar-SKPP Samarinda tidak hanya berfokus pada teori, tetapi menekankan output berupa aksi perubahan yang wajib dirancang oleh setiap peserta.

Salah satu tim yang menjadi perhatian adalah Kelompok 4, yang dibimbing Widyaiswara Ahli Madya LAN RI, Fajar Iswahyudi. Mereka berasal dari berbagai instansi dengan latar belakang beragam, mulai dari sumber daya air, lingkungan hidup, transportasi, kesehatan, hingga ekonomi kreatif.

Adapun nama peserta Kelompok 4 adalah:

  • Awang Agus Syahbandi, ST., MM – Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Kutai Kartanegara
  • Basuni, S.Hut., MM – Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, Samarinda
  • Benny Sepdiardy Panjaitan, ST., MT – Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR, Berau
  • Darma Gumawang, S.Sos – Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perkim, Kutai Kartanegara
  • Deky Hermawan, SE., MM – Sekretaris, Dinas Perhubungan, Kutai Timur
  • Edy Kasianto S., S.Pd – Sekretaris, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara
  • Fitriday, S.STP – Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Dukcapil, Berau
  • Jumraedah, SE., M.Si – Kepala Bagian Umum, RSUD Kudungga, Kutai Timur
  • Sulisman, S.Sos., MM – Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, Diskominfo Kutai Timur
  • Wiwin, SE., M.Si – Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kutai Timur
  • Zikri Umulda, SH – Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Kutai Kartanegara

Menurut Widyaiswara LAN RI, Dr. M. Muhammad Harry Rahmadi, M.M., PKA dirancang untuk menghasilkan pemimpin birokrasi yang tidak berhenti pada konsep, tetapi menghadirkan solusi konkret bagi organisasi. “Setiap peserta diwajibkan menyusun aksi perubahan yang memberi dampak nyata di tempat kerjanya,” ujarnya.

Dengan komposisi lintas sektor tersebut, aksi perubahan yang dirancang Kelompok 4 diharapkan mampu memperkuat inovasi birokrasi daerah, memperluas jejaring antarinstansi, dan mempercepat pelayanan publik yang adaptif serta responsif. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *