SANGATTA — Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kutai Timur kini semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kutim mengintegrasikan pemantauan harga pasar melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan media informasi publik berupa videotron.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, menjelaskan bahwa pemantauan harga dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan yang bertugas di sejumlah pasar utama. Informasi harga yang terkumpul setiap hari kerja kemudian diolah secara digital dan ditampilkan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
“Melalui aplikasi SP2KP, kami bisa mengetahui pergerakan harga komoditas pokok secara cepat. Data ini langsung terkoneksi dan menjadi dasar pengambilan langkah ketika terjadi lonjakan harga,” ungkap Nora saat ditemui di Kantor Disperindag Kutim, Rabu (07/01/2026).
Ia menuturkan, penginputan data dilakukan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk wilayah yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan. Setiap petugas diwajibkan menyampaikan laporan harga harian sesuai waktu yang telah ditetapkan.
“Petugas pasar, baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan seperti Sangkulirang dan Wahau, wajib mengunggah data harga sebelum pukul 14.00 WITA. Dengan begitu, fluktuasi harga bisa terpantau hampir secara real-time,” jelasnya.
Selain sebagai bahan analisis internal pemerintah, Nora menegaskan bahwa penyajian data harga melalui videotron bertujuan memberi kepastian informasi kepada masyarakat. Dengan adanya akses harga resmi, konsumen memiliki referensi yang jelas saat berbelanja.
“Transparansi ini penting agar tidak ada ruang bagi praktik penetapan harga sepihak. Masyarakat bisa melihat harga pasar yang wajar dan membandingkannya secara langsung,” tambahnya.
Disperindag Kutim berharap pemanfaatan teknologi ini mampu memperkuat pengendalian harga, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan di wilayah Kutai Timur. (IR)
