SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Satuan Tugas (Satgas) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (14/1/2026) sebagai upaya memastikan kesiapan dan progres pembangunan di lapangan.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setkab Kutim, Trisno, serta dihadiri perangkat daerah terkait, Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kutim, dan para investor yang terlibat dalam pembangunan dapur SPPG.
Koordinator Wilayah BGN Kutim, Dwi Nur Shinta, memaparkan bahwa hingga saat ini terdapat 95 titik SPPG terpencil di Kutai Timur. Dari jumlah tersebut, 73 titik masuk dalam usulan tahap pertama dan 22 titik pada usulan tahap kedua. Namun, ia mengakui sebagian lokasi belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Menurutnya, kendala utama berasal dari keterbatasan akses menuju daerah terpencil, khususnya di wilayah rawan bencana. Salah satu contoh terjadi di Kecamatan Muara Ancalong, di mana distribusi peralatan dapur terhambat akibat banjir. Setelah air surut, kondisi jalan yang licin turut menyulitkan mobilisasi, bahkan mengakibatkan kerusakan sejumlah peralatan.
“Hambatan akses menjadi faktor dominan, terutama saat distribusi logistik ke lokasi. Kondisi alam sangat memengaruhi progres pembangunan,” ujar Dwi Nur Shinta usai rapat.
Sementara itu, Asisten Pemkesra Trisno menegaskan bahwa hasil monev menunjukkan masih terdapat investor yang belum memulai progres, serta sebagian lainnya belum optimal. Kondisi tersebut banyak dijumpai di wilayah hulu sungai dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti di Kecamatan Telen.
“Bencana banjir yang terjadi pada November hingga Januari menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan, sehingga progres di sejumlah lokasi belum maksimal,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutim meminta seluruh investor SPPG untuk menyampaikan data dukung pembangunan, baik yang telah berjalan maupun yang masih berupa sewa lokasi. Batas waktu penyampaian ditetapkan hingga Rabu pukul 17.00 WITA, sebelum laporan tersebut diteruskan ke BGN pusat.
Trisno berharap para investor dapat segera mengoptimalkan pembangunan dan rutin melaporkan perkembangan, baik melalui sistem yang tersedia maupun kepada koordinator wilayah. Dengan demikian, manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya di daerah terpencil Kutai Timur.
Sebagai informasi, pemerintah pusat tengah mempercepat pembangunan dapur SPPG di wilayah tertinggal guna pemerataan gizi nasional. Pada tahun 2026, ditargetkan sekitar 35.000 SPPG rampung untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (WH)
