SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memacu realisasi 50 program unggulan Bupati Ardiansyah Sulaiman sebagai bentuk komitmen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Meski tantangan fiskal dan dinamika pembangunan cukup berat, Pemkab Kutim tetap menunjukkan optimisme menuju daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Kami sedang mengamati di mana letak kekurangan atau pos yang belum maksimal pada tahun lalu, agar dapat diperkuat pada tahun ini, salah satunya dengan mengupayakan celah fiskal yang ada,” ujar Bayu saat ditemui, Rabu (28/01/2026).
Bayu menegaskan, Pemkab Kutim tidak ingin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menggerakkan pembangunan. Oleh sebab itu, strategi kolaborasi lintas sektor terus diperluas, termasuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Upaya menggandeng semua pihak terus kami lakukan, khususnya melalui skema CSR perusahaan serta koordinasi dengan kementerian agar program-program pusat dapat terealisasi di Kutai Timur,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan 50 program unggulan, salah satu fokus besar Pemkab Kutim adalah menekan angka pengangguran. Berbagai langkah disiapkan melalui instansi teknis dengan melibatkan dunia usaha, pemangku kepentingan, serta penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Melalui berbagai pelatihan keterampilan yang kami hadirkan, baik bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan maupun yang ingin berwirausaha (UMKM), menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada kemandirian ekonomi daerah,” beber Bayu.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mengawal pembangunan. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan agar program berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (IR)
