Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyebut pertamini adalah permasalahan lama.
“Yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Tetapi setelah terjadi dampak-dampak adanya pertamini ini, barulah ada perhatian ekstra,” ungkap Laila.
Laila mengatakan, jika ingin dirunut, sebetulnya Komisi II jauh hari hampir satu tahun lebih sudah mengurus terkait pertamini ini.
“Tapi kan kita konsennya permasalahannya masuk di Dinas Perdagangan (Disdag). Tapi kalau masalah perizinan kembali ke Komisi I,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya mencoba diskusi lintas komisi dan mempertanyakan legalitas dari pertamini ini. Ditemukan bahwa pertamini ini ilegal.
“Karena mitra kita Pertamina, jadi kita panggil pihak Pertamnia. Datang mereka, dalam hal ini Regional Kalimantan yang datang,” bebernya.
Pihak Pertamini juga mengaku bahwa tidak ada legalitas bagi mesin maupun perjualan pertamini yang beredar di hampir seluruh titik Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saya balik lagi tanya, kalau tidak ada legalitas, artinya jangan ada supply kepada pertamini. Inikan permasalahannya ada supply, yang notabene menurut saya ada keuntungan buat Pertamina,” jelasnya.
Menurutnya, tidak mungkin pertamini memiliki stok, jika Pertamina tidak menyupply atau menjual ke mereka.
“Entah caranya mau sembuny-sembunyi atau mafia, tapikan ada supply. Kalau supply itu dihentikan, usaha pertamini ini pasti tidak jalan,” pungkasnya. (adv/be-s/ foto : ist)
