BERITA ETAM, SANGATTA – Faizal Rachman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Bupati Ardiansyah Sulaiman selaku kepala daerah, untuk bersikap lebih tegas dan tidak segan-segan menindak bawahanya yang tidak bisa bekerja secara optimal.
“Contohnya Kepala Dinas PUPR yang sudah kita coba kita panggil namun tidak pernah hadir,” ujarnya di hadapan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan wakil Bupati Kasmidi Bulang, dalam Sidang Paripurna yang mengagendakan tanggapan Pemerintah mengenai pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD beberapa waktu lalu. Ia melakukan intrupsi sesaat sebelum Ketua DPRD Joni menutup Sidang tersebut untuk menyampaikan hal itu.
Pemanggilan oleh DPRD menurut Faizal Rachman, bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejauh ini Dinas PUPR menjadi salah satu instansti teknis yang paling sedikit progress penyerapan anggaranya. Selain itu, berdasarkan laporan yang ia terima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinas yang dipimpin oleh Muhammad Muhir ini, diketahui paling banyak mengalami Sisa Lebih Anggaran (SiLPA).
“Nilaianya cukup fantastis hamper Rp 400 miliar lebih dan ini anggaran sudah kita alokasikan namun tidak bisa direalisasikan,” ucap Faizal.
Untuk dirinya, yang didaulat menjadi Panitia Khusus (Pansus) APBD tahun 2023 tersebut meminta agar, Bupati bisa memberikan atensi dan mengintruksiakan kepada bawahanya, untuk lebih kooperatif untuk hadir apabila DPRD meminta keterangan yang bersangkutan.
“Karena atesnsi kita dalam Panitia Khusus (Pansus), kepada Perangkat Daerah yang terlalu banyak SiLP. Kami mohon kepala dinasnya yang bisa langsung hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban, jangan sampai yang diutus orang yang tidak tau persoalan, karena saya sepakat dengan kalimat yang disampaikan oleh pak Bupati tadi soal sinergitas,” tegas politisi Partai PDI Perjuangan ini.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengaku sudah mengintruksikan jajaranya untuk mengatur waktu dan menyiapkan seluruh data yang diperlukan. Selain itu, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini meminta, agar segera melaporkan perkembangan yang menurutnya terkait persoalan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki korelasi terhadap BPKAD bukan mengenai pertanggungjawaban mengenai pembangunan
“Saya minta BPKAD berkoordonasi dengan Pansus untuk membentuk jadwal, nanti segera laporkan ke saya karena dalam pengelolaan inI kan ada pendapatan, realisasi termasuk neraca, ini kan teknis sekali, mungkin mereka (DPRD) yang belum paham,” ujarnya. (etm/adv)
