BERITA ETAM, SANGATTA – Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
“Pemerintah Kabupaten Kutim terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan bandara di wilayah tersebut. Meskipun proyek ini telah menjadi prioritas, berbagai tantangan masih menghambat pelaksanaannya, terutama terkait perizinan dan pemanfaatan lahan yang dikelola oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), kata Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim)”, Yusuf Silambi, pada Rabu (31/7/2024), Yusuf Silambi.
Ia menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah perizinan dari pihak KPC. Menurutnya, hal ini disebabkan, oleh perlunya melindungi sektor tambang yang sedang beroperasi di area tersebut. KPC mengharuskan adanya perlindungan terhadap lokasi tambang, yang menyebabkan adanya kendala dalam penggunaan lahan untuk proyek bandara.
“Permasalahan utama yang kita hadapi adalah perizinan dari KPC. Mereka memiliki kewajiban untuk melindungi sektor tambang yang aktif, sehingga penggunaan lahan untuk pembangunan bandara menjadi terbatas,” jelas Yusuf.
Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf Silambi mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Kutim mempertimbangkan pembangunan bandara baru secara mandiri. Ia berpendapat bahwa dengan pendekatan ini, proyek bandara dapat terhindar dari kendala yang ada saat ini, serta meminimalisir dampak terhadap operasional KPC.
“Kami dari Komisi C DPRD Kutim merekomendasikan agar pembangunan bandara dilakukan secara mandiri dengan anggaran yang bersumber dari program multiyears. Ini akan mempermudah proses perizinan dan mengurangi ketergantungan pada pihak KPC,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa mengandalkan bantuan dari KPC mungkin tidak ideal karena regulasi yang ketat dan kebutuhan untuk melindungi lokasi tambang. Namun, KPC tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan Kutim dengan mematuhi regulasi yang berlaku.
“Meskipun KPC sangat mendukung pembangunan Kutim, kami merasa bahwa alternatif lain, seperti pembangunan bandara secara mandiri, lebih efisien dan tidak akan mengganggu operasional penerbangan yang terkait dengan KPC,” tambahnya.
Selain itu, ia mengaku. Dengan pendekatan, pemerintah Kutim dapat memilih lokasi baru yang lebih sesuai untuk pembangunan bandara tanpa mengganggu kegiatan KPC. Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penting bagi kita untuk mencari lokasi baru yang efisien dan tidak mengganggu aktivitas KPC. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan bandara berjalan lancar dan tidak menghambat kegiatan penerbangan yang penting bagi operasional KPC,” tegasnya. (etm4/adv)
