BERITA ETAM, MUARA WAHAU – Setelah melakukan kunjungan kerja lapangan dalam rangka Cap Jempol Stop Stunting di tiga kecamatan di Kutai Timur, yakni Telen, Kombeng, dan Muara Wahau, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Timur menemukan bahwa masih ada sejumlah keluarga yang berisiko mengalami stunting. Walaupun hasil temuan menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut tidak berada dalam kondisi kritis, namun angka keluarga berisiko stunting masih menjadi tantangan besar. Hal ini diutarakan oleh Sekretaris TPPS Kutim, Achmad Junaidi B, usai melakukan kunjungan di Kecamatan Muara Wahau, pada Jumat (24/1/2025).
“Dari tiga kecamatan yang kita kunjungi, tidak ada yang sangat signifikan, semuanya di ambang batas. Garis merahnya kalau kita ukur edukasi itu tidak terlalu jauh, kalau kita lakukan kebutuhan gizi ke depan akan bagus,” ucap Junaidi juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Junaidi mengungkapkan pentingnya pemantauan berkala untuk mendeteksi dan mencegah angka stunting di masa depan. TPPS Kutim berencana untuk meluncurkan sistem dengan menggunakan kartu pemantauan, supaya memudahkan dalam memverifikasi data keluarga berisiko stunting. Pemantauan tersebut akan dilakukan setiap enam bulan untuk memastikan data yang lebih akurat.
“Saya yakin jika kami memberikan pelatihan langsung kepada TPK (Tim Penggerak Kecamatan) dan bekerja sama dengan desa serta kecamatan, angka stunting akan menurun drastis,” kata Junaidi dengan optimis.
Ia juga menambahkan salah satu masalah utama yang ditemui di Kecamatan Kombeng adalah belum dilakukannya verifikasi data yang tepat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), sehingga dalam data masih tercatat adanya statu keluarga risiko stunting.
Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya sinergi antara TPPS, PLKB, dan pemerintah desa serta kecamatan dalam menangani masalah stunting. Ia berharap TPPS kecamatan dan desa segera melaksanakan langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh TPPS kabupaten.
“Sinergi antara TPK, PLKB, desa, dan kecamatan harus diperkuat. Tidak ada lagi satu atau dua pihak yang tidak hadir dalam kegiatan ini,” ujar mantan Kabid PAUD dan PNF Disdik Kutim.
Junaidi pun menambahkan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Bupati dan Wakil Bupati tentang kunjungan setiap kecamatan yang telah di evaluasi dan pemantauan terhadap masalah stunting. Jadi, TPPS Kutim juga terus mengundang seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait dalam memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing dalam program penurunan stunting saat kunjungan lapangan seperti ini.
“Koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak adalah kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah yang sudah diambil, TPPS Kutim berharap dapat segera menurunkan angka stunting di Kabupaten. Kepala DPPKB Kutim ini juga berharap, pada acara launching ruang multimedia pada tanggal 30 Januari 2025, Bupati Kutai Timur dapat memberikan arahan terkait pentingnya peran semua pihak dalam mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. (*)