SANGATTA, BERITA ETAM – Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur (Kutim) memang masih jauh dari harapan. Pemerataan hingga kawasan pedalaman belum sepenuhnya terjadi. Tak heran, geografis kabupaten dari kawasan Utara Kaltim ini sangat luas. Bahkan, hampir menyamai luas gabungan Yogyakarta dan Jawa Barat (Jabar).
Ada pula proyek strategis nasional (PSN), yang dianggap penting namun tak kunjung beroperasi. Hal tersebut disebabkan infrastruktur penunjang yang belum maksimal dibangun. Di antaranya Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan, Sangatta Utara, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) yang juga belum belum beroperasi. Padahal keduanya dianggap mampu mendongkrak perekonomian. Dapat pula menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan di Kutim.
Kunjungan kerja (kunker) 21 anggota Komisi V DPR RI, dalam masa reses ini dimanfaatkan Pemkab Kutim. Semua permasalahan pembangunan yang diharapkan dapat ditangani APBN, pun disampaikan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai dari penuntasan Pelabuhan Sangatta, fasilitas penunjang KEK-MBTK, serta permasalahan lainnya dalam pemerataan infrastruktur hingga pedalaman Kutim, Senin malam (21/12/2021).
Selain itu, pemkab juga menyampaikan keinginan untuk mengalihfungsikan pengelolaan Bandara Tanjung Bara, agar sifatnya lebih komersial. Dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, bandara tersebut hanya diprioritaskan kepada karyawan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara itu saja.
Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan, yang juga sebagai ketua tim kunker mengaku telah melibatkan semua mitra kerja komisi V. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (KemenDesa PDT), Basarnas dan BMKG.
“Untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kutim. Sehingga dapat diselesaikan. Target kunjungan ini, memberikan prioritas terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Kutim. Segala masukan akan diberi dukungan sepenuhnya,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian besar yang diharapkan pemkab sudah terprogram melalui Kementerian PUPR. Dia berharap, pola multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dapat selesai pada waktu yang ditentukan, yakni 2023 hingga 2024 mendatang.
“Kami sudah meninjau langsung Pelabuhan Sangatta. Sudah juga membicarakan masalah akses masuk dan keluarnya. Balai jalan (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim) akan membangun akses menuju pelabuhan. Sehingga dapat difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah tahun depan sudah ada aksi nyatanya,” ungkapnya.
Terkait pengalihfungsian bandara, memang butuh penyerahan lebih dulu dari pihak perusahaan kepada pemerintah daerah (pemda). Perlu dibangun komunikasi dengan pihak perusahaan. Apakah bersedia menyerahkan kepada pemda.
“Kutim tentu membutuhkan alternatif transfortasi lainnya. Tidak hanya jalur darat. Termasuk bandara udara dan sebagainya. Sehingga dapat mengefisiensikan waktu perjalanan,” ujarnya.
Selain itu, pengangkutan logistik dapat menggunakan jalur laut setelah pelabuhan beroperasi. Jalan-jalan pun dapat terpelihara dengan baik. Sebab, semakin berkurangnya truk pengangkut logistik karena sudah bisa menggunakan mode transportasi laut dan udara. Dia pun menekankan kepada mitra kerja komisi V, agar segala objek kunker wajib dijadikan prioritas.
“Tidak ditanggapi secara lisan saja. Tapi ditindaklanjuti dengan pekerjaan sebaik-baiknya. Memang harus dipahami, APBN dan APBD mengalami hal sama dengan adanya covid-19. Anggaran banyak dialokasikan untuk penanganan virus. Semoga tahun berikutnya pandemi dapat dikendalikan dan APBN kembali normal. Sehingga program pemerintah pusat dapat terselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, hampir semua kegiatan infrastruktur di Kutim masuk skala prioritas. Termasuk pelabuhan, bandara udara dan infrastruktur jalan. Semuanya memang sangat dibutuhkan. Termasuk pembangunan terminal, karena Kutim menjadi lalu lintas antara Kaltim menuju Kaltara.
“Ini yang kami harapkan dapat diakomodasi pemerintah pusat, melalui komisi V. Pelabuhan Sangatta, masalah jalan belum terselesaikan. Kami harap dua tahun lagi sudah bisa dioperasikan. Infrastruktur jalan KEK Maloy sudah mendapat respon positif. Informasi proses MYC berjalan hingga 2024 mendatang. Mudah-mudahan nanti sudah bisa menikmati jalan yang bagus,” harapnya.
Mengenai bandara, pihaknya segera menyampaikan maksud tersebut kepada pihak perusahaan. Wilayahnya sudah APL (areal penggunaan lain). Tinggal asetnya yang diminta. Dia menilai, permasalahan aset tidak terlalu rumit. Jika terealisasi, maka tinggal memperluas kawasan bandaran serta menambah panjang runway.
“Kami harap segera ada pertemuan antara pemerintah dengan pihak KPC. Kami sangat menunggu respon positif,” tutupnya.(etam2)
