BERITA ETAM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara KORPRI dengan DPC PERADI SAI (Perhimpunan Advocat Indonesia) serta Global Enterpreneur Profesional (GENPRO), di Ruang Tempudau, Kantor Bupati, Jum’at (5/8/2022).
Penandatanganan tersebut oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dengan Ketua PARADI SAI Kutim, Fellysianus Lung. Kemudian Bupati Ardiansyah Sulaiman dengan ketua GENPRO Jhony Arianto.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) seperti Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Misliansyah, Kepala Diskop dan UMKM Darsafani dan undangan lainnya.
Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Kutim, Ardiyanto Indra mengatakan, PKS KORPRI dengan DPC PERADI SAI adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi dan penyelesaian persoalan hukum yang baik.
Kemudian dengan GENPRO, untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha, membangun UKM yang bertumbuh, memperluas networking partnership, membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, atas perdagangan di luar negeri, internasional market, lembaga keuangan, IT, Provider dan Asosiasi.
Ditempat yang sama, Ketua DPC PERADI SAI Kutim Felly Lung (sapaan akrab), mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kutim yang memberikan kesempatan kedua kepada pihaknya dalam PKS. Dikatakan, sebelumnya telah dilaksanakan PKS dengan Pemkab Kutim pada tahun 2020 lalu.
“Kedua ini, selanjutnya kita adakan bekerjasama dengan bagian KORPRI. Ke depan kami berharap agar wajah hukum di Kabupaten Kutai Timur bisa benar-benar ditegakkan. Dan secara khusus ketika amanah PKS itu diberikan kepada kami, dengan konflik tentunya kami akan memberikan pendampingan hukum yang maksimal,” ucap Felly yang juga Ketua KNPI Kutim ini.
Dikatakan Felly, bukan permasalahan pekerjaan tapi permasalahan-permasalahan yang di luar pekerjaan. Sehingga perlindungan hukum bisa maksimal diberikan kepada KORPRI.
Sedangkan, Ketua GENPRO mengatakan, sebuah entitas pengusaha golnya adalah memberikan sebuah program pendampingan dan Pembinaan untuk pemberdayaan UMKM.
“Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan sebuah kepercayaan dari Pemda Kutai Timur, untuk menjadi bagian dari program pemerintah dalam membangun sebuah pertumbuhan ekonomi melalui jalur UMKM,” ucapnya.
Lebih lanjutnya, GENPRO dalam perjalanannya sudah sejak 2015 sudah banyak memberikan sebuah kontribusi kepada pemerintah bahkan pada entitas swasta dalam memberikan pendampingan.
“Alhamdulillah pada perjalanannya kami sudah memberikan sebuah solusi kepada pelaku usaha, bagaimana meningkatkan kapasitas usahanya dan memasarkan produk-produk unggulan ini bagian dari GENPRO,” terangnya.
Kepada pemerintah yang khususnya, dikatakan pihaknya akan menjaga kepercayaan dan akan mendampingi para pelaku UMKM dalam memberikan sebuah pertumbuhan dan akan menjadi sebuah nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya yang ada di Kutai Timur.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, PKS Pemerintah Kabupaten Kutim dalam hal ini KORPRI penting. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna.
“Nggak ada yang bekerja benar terus dalam pasti ada mungkin kesalahan atau kekeliruan yang disengaja atau tidak disengaja. Hal ini biasanya menimbulkan berbagai persoalan, baik secara pribadi ataupun organisasi kepemerintahan,” tuturnya.
Untuk itu diperlukan pendampingan hukum terkait. Dikatakan Ardiansyah, KORPRI menyambut baik kerja sama itu, karena memang ada persoalan-persoalan yang langsung menukik kepada para pegawai negeri sipil (PNS).
“Baik itu hal yang terkait dengan kepribadian maupun hal yang terkait dengan kelembagaan. Sebenarnya tidak hanya itu, masih banyak hal-hal lain juga yang mungkin nanti bisa menjadi pendampingan bagi pemerintah secara keseluruhan,” imbuhnya.
Kemudian, kepada GENPRO diharapkan dapat membina para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kutim. Sebab, saat ini Pemkab Kutim tengah menggenjot dan mendukung kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan. (etm2)
