BERITA ETAM, SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) melaksanakan audiensi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemiluhan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten di Kutai Timur (Kutim). Pemantauan itu dilaksanakan, melalui zoom meeting, yang dihelat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) Kutim, Senin (5/12/2022).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, turut didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dandim 0909/KTM Letkol Czi Heru Aprianto, perwakilan Polres, perwakilan Danlanal Sangatta dan perwakilan Kejari Kutim. Serta Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yuriansyah, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani, Kepala Diskominfo Perstik Kutim Ery Mulyadi, dan pimpinan perangkat daerah lainnya.
Sebelum mendengar laporan terkait Pilkades yang dilaksanakan di 77 desa yang tersebar pada 17 kecamatan di Kutim, Ardiansyah terlebih dahulu melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui zoom meeting (online).
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah melaporkan ke Kemendagri, bahwa tahapan Pilkades di Kabupaten Kutim telah dimulai tahapannya sejak Juni 2022 lalu. Dan setelah berbagai tahapan telah dilalui dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Maka pada hari ini Senin 5 Desember 2022 memasuki tahapan krusial, yakni tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara yang dilakukan secara serentak pada 77 desa,” ungkap Ardiansyah.
Sebelumnya, Pejabat Fungsional Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Satia menyampaikan sampai saat ini, Presiden Jokowi belum mencabut status keadaan darurat bencana non alam yakni Covid-19. Maka dari itu setiap daerah wajib mempedomani Permendagri 72/2020 dan SE Mendagri Nomor 141/6698/Sj. Kemudian menunda dalam hal kabupaten/kota dengan kriteria level 4 pada PPKM dan desa yang berada pada zona merah.
“Jadi memperkuat koordinasi dengan Forkopimda untuk tetap menjaga prokes dan kondusitivitas serta stabilitas keamanan sekaligus mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tetap menerapkan 5 M dan percepatan vaksinasi,” ujarnya. (etm2)
