BERITA ETAM, SANGATTA – Tahun ini, kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur cukup baik, sebagaimana diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanda (APBD) Kutim tahun anggaran 2023 mecncapai Rp 5,9 Triliun.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar itu, Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar berharap mampu dapat dimaksimalkan dengan baik. Terutama untuk mempercepat pemerataan pembangunan di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutim.
“Setiap Perangkat Daerah (PD) diharapkan bisa lebih optimal dalam melaksanakan kinerjanya, termasuk menyelesaikan seluruh program yang sudah di tetapkan,” pinta Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Hal ini, sambung Asti, berkaca pada pengalaman di tahun anggaran sebelumnya (2022). Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Buapti Ardiansayah Sulaiman, Pemkab Kutim memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar RP 2,8 triliun yang tidak bisa diserap secara maksimal.
“Nah, ini menjadi tugas kami selaku DPRD untuk memastikan agar supaya tidak terjadi kembali di tahun ini (2023) dan yang akan datang,” ujarnya.
Lebih lanjut Asti menuturkan, bahwa salah satu unsur utama dalam LKPJ adalah Pokok Pikiran (Pokir) yang diusulkan oleh anggota DPRD, yang mana merupakan hasil penjaringan aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat, juga menjadi bagian penting untuk bisa direalisasikan.
“Ini juga akan kami (DPRD) kawal dan perjuangkan agar bisa di wujudkan, termasuk memastikan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang saat ini realisasinya baru mencapai 26 persen dari target yang ingin di capai oleh pemerintah daerah sebesar 50-60 persen,” pungkasnya (etm8)
