BERITA ETAM, SANGATTA – Semangat awal didirikannya koperasi adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Khususnya bagi pengurus dan anggota koperasi itu. Penegasan itu disampaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman.
Rachman memberi contohkan, ada beberapa koperasi yang selama tiga tahun, tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan itu tidak terdeteksi oleh Dinas terkait.
“Nah, hal semacam ini kan perlu adanya evaluasi sistem pengawasanya, kita berharap, jangan sampai ada masyarakat yang mengeluh ke kita terkait ini,” kata Faizal.
Untuk itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini meminta agar Dinas Koperasi UKM Kutim, memperketat pengawasan terhadap Koperasi yang ada di Kutim. Menurutnya, apabila pemerintah daerah lemah dalam hal pengawasan, maka dikhawatirkan hanya akan menguntungkan segelintir pengurus koperasi.
“Kutim ini kan banyak Koperasi yang bermitra dengan perusahaan, salah satunya sawit, terkait plasma,” ucap Faizal, Jum’at (12/05/2023).
Anggota komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini, lantas meminta Dinas Koperasi dan UKM Kutim untuk membuat sistem yang bisa mengawasi aktifitas Koperasi di Kutim. Sehingga jika terjadi permasalahan, bisa segera mengambil tindakan yang di perlukan.
“Selain melakukan pendampingan, kalau ada Koperasi tidak RAT kan sudah jelas ada sanksinya, mulai dari surat teguran, peringatan tertulis, tidak diberikannya sertifikat nomor induk koperasi (NIK), hingga pembubaran koperasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Kutim, ada sekitar 1.138 koperasi yang terdaftar dan yang tersebar di seluruh wilayah Kutim. Dari jumlah tersebut, hanya 100 Koperasi yang dinyatakan sehat dan sebanyak 600 tidak bisa dilacak keberadaanya dan statusnya.
Selain itu, secara umum, Koperasi yang beroperasi didominasi Simpan Pinjam, disusul koperasi sektor Kelapa Sawit. (etm8)
