BERITA ETAM, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyebut, banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa kelompok paguyuban merupakan bagian dari infrastruktur politik.
Menurut Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD Kutim ini, bahkan paguyuban memiliki peran yang lebih kuat daripada peran, pelajar, mahasiswa maupun pengusaha yang juga masuk dalam bagian infrastruktur politik itu sendiri.
“Berbicara dalam sistem politik pemerintah dalam satu negara, ada dua komponen penting. Yakni, suprastruktur dan infrastruktur, yang memiliki peranan saling melengkapi dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan,” ungkap Agusriansyah Ridwan saat menjadi narasumber kegiatan Silaturahmi Akbar Masyarakat Paguyuban Kutai Timur, di Ruang Meranti Kantor Sekertariat Kabupaten, Senin (15/05/2023).
“Dan kita sudah memiliki bagian-bagian yang jelas, contohnya Suprastruktur ada Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif,” uajrnya.
Jika infrastruktur politik tidak difungsikan, lanjut politisi dari PKS ini, maka kebijakan yang akan diambil hanya akan dibicarakan di tingkat Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPRD) yang hasilnya belum tentu menjadi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Dan kita tidak perlu khawatir, dalam Undang-undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan bahwa, pembentukan organisasi atau berserikat, baik lisan maupun tulisan itu dilindungi. tu menjadi dasar hukum fundamentalis, sebelum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan organisasi kemasyarakatan di dalam pemerintahan,” beber politisi yang di kenal vocal ini. (etm8)
