BERITA ETAM, SANGATTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2022, David Rante mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan LKPJ tahun 2022 .
Sebab, dalam telaah pihaknya, David Rante menyebut masih menemukan beberapa masalah yang harus segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Diantaranya inventarisai aset daerah dan hutang, penambahan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
“Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan dasar bagi masyarakat, explorasi sektor di luar tambang, dan perkebunan sawit untuk PAD Kutim, serta antisipasi pasca tambang,” ucap Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kutim, dalam Rapat Paripurna ke-VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2022, Selasa, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, (16/05/2023).
Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD H Joni ini, turut dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, 25 anggota DPRD perwakilan unsur Forkopimda, kepala Perangkat Daerah (PD) serta undangan lainnya.
Ditemui usai kegiatan, Ardiansyah memberikan apresiasi kepada Pansus LKPJ yang telah melakukan dengan baik fungsi control terhadap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah, hal itu juga menjadi bagian tanggung jawab yang di amanahkan oleh Undang-undang(UU).
“Saya kira cara inilah yang akan membuat sistem pemerintahan akan berjalan lebih stabil karena ada yang mengawasai (check and balance), dan kita (pemerintah) akan terus melakukan perbaikan,” kata Ardiansyah.
Dari semua rekomendasi yang di sampaikan oleh Pansus, dirinya menyebut, menjadi vitamin yang positif bagi pemerintah, dan akan segera diakan segera mengintruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait, baim yang bersifat keuangan, manajeman pembangunan dan perekonomian.
“Termasuk penataan kepegawaian, termasuk tadi ada intruksi yang di sampaikan oleh teman kita di DPRD terkait penataan kewilayahan kita (Kutim),” pungkas orang nomor satu di Kutim ini. (etm8/etm2)
