BERITA ETAM, SANGATTA – Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Berkenaan infrastruk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yan menyebut salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih banyak ditemukan, terkait infrastruktur.
Salah satunya di bidang pendidikan yang belum merata, di seluruh satuan pendidikan yang ada di 18 Kecamatan.
“Ini juga menjadi salah satu sebab, kenapa masih banyak sekolah kita yang belum mendapatkan akreditasi (pengakuan) secara merata,” ucap Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim ini.
Permasalahan tidak hanya cukup sampai di situ saja, pria yang sebelumnya pernah mengabdi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah di Kecamatan Telen ini, membeberkan, bahwa sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik juga menjadi kendala di Kabupaten yang memiliki slogan “Tuah Bumi Untung Banua” ini. Hingga saat ini masih ada sekolah yang belum terakreditasi.
“Dulu banyak guru bantu yang pendidikanya masih belum linear, namun pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, salah satu upayanya dengan memberikan beasiswa untuk para guru, baik di UNMUL maupun di UT (Universitas Terbuka) dan saya lihat itu sudah berjalan dengan baik, dan bisa di anggap (persoalan SDM) sudah aman, ” ujarnya.
Lebih jauh, politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, terkait akreditasi, banyak faktor yang menjadi dasar untuk penilaian sekolah tersebut, untuk mendapatkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), diantaranya daya dukung infrastruktur yang memadai yang di miliki oleh masing-masing sekolah.
“Bagaimana kondisi ruang kelas, jumlah kamar mandi apakah sesuai dengan jumlah siswa, termasuk tata lekatnya semua ada standarnya, kantin sehat, ruang UKS dan perpustakaan, termasuk dokumentasi kegiatan yang di lakukan sekolah, karena itu mempengaruhi penilaian dari mereka (BAN), ” ujarnya.
Untuk di perlukan adanya langkah kongkret yang perlu diambil oleh pemerintah agar permasalahan tersebut bisa segera teratasi, sehinga target terkait akreditasi bagi seluruh satuan pendidikan bisa segera tercapai. (etm3)
