BERITA ETAM, JAKARTA – Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) urusan e-Government/Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sekaligus sebagai upaya melakukan harmonisasi penyelenggaraan domain infrastruktur dan aplikasi SPBE Nasional, maka Kementerian Komuniaksi dan Informatika RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintanan menggelar Rakornas Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Acara yang digelar selama empat hari, mulai tanggal 16-19 Oktober 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta ini dibuka resmi oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria.
Peserta terdiri dari, beberapa Menteri RI, Kepala Lembaga Negara Lembaga Pemerimtah Non Kementerian, perwakilan Gubernur, perwakilan Bupati/Wali Kota, seluruh Kepala Diskominfo Provinsi, Kabupaten dan Kota, Ditjen Aptika Kemenkominfo, dan Direktorat Layanan Apliaksi Informatika Perimtahan.
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, kolaborasi dan sinergi pun menjadi kunci dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Pelaksanaan SPBE, sesuai amanat Perpres SPBE harus dilaksanakan dengan mengedepankan beragam prinsip antara lain meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabiltas. Sehingga kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu,” ujarnya.
Wamen Nezar Patria menekankan, dalam mempercepat implementasi SPBE, setiap kementerian dan lembaga memerlukan orkestrasi dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terukur.
Salah satu yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan melakukan integrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 ruang server atau pusat data dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Sekaligus memastikan kapasitas sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun pemerintah,” ungkapnya.
Sebagai Chief of Technology Officer SPBE sesuai amanat Perpres SPBE dan Perpres Arsitektur SPBE, Kementerian Kominfo bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dan koordinasi pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE.
“Pelaksanaannya tentu akan dilakukan melalui koordinasi baik dengan KemenpanRB selaku koordinator SPBE, maupun kementerian atau lembaga yang mengampu layanan publik terkait,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta stakeholders terkait untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan dalam pengembangan SPBE, implementasinya harus diakselerasi dan harus memiliki output, outcome dan impact konkret sampai akhir masa pemerintahan ini. Hal ini perlu dilakukan supaya bisa menjadi pondasi kuat untuk keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya,” tuturnya.
Dalam acara itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan.
