BERITA ETAM, SANGATTA – Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Pedrda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai perwakilan rakyat, memang sudah seharausnya memberikan pengawasan serta saran kepada pemerintah, agar pembangunan yang dilaksanakan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Seperti yang dilakukan oleh salah satu Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yakni dr Novel Tyty Paembonan, menyerukan dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (pemkab Kutim) untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dianggap tidak penting.
Penegasan itu, Novel utarakan dalam sebuah wawancara oleh awak media, Jumat (27/10/2023). Ia menekankan urgensi untuk fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD untuk menciptakan program-program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, dasar secara terintegrasi dan komprehensif.
Dalam konteks ini, Dia menyarankan untuk pengurangan perjalanan dinas (DL) yang tidak perlu. Selain itu, juga menghindari kegiatan hajatan yang tidak memiliki urgensi yang cukup.
dr Novel Tyty Poembonan, menilai dana yang biasanya digunakan untuk kegiatan hiburan, sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal.
“Kurangi-kurangi perjalanan dinas dan hajatan-hajatan yang tidak terlalu penting, mendingan uang tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Langkah tersebut menurutnya akan membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memberikan manfaat yang jauh lebih nyata dalam jangka panjang.
Pernyataan Novel Tyty Poembonan mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertimbangkan ulang penggunaan anggaran dan fokus pada program-program yang berdampak positif bagi warga Kutim.
“Keputusan pemerintah terkait seruan ini akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah di masa mendatang,” tuturnya. (etm2/adv/dprd)
