BERITA ETAM, SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutim, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten yang memiliki luas wilayah seluas 35.748 kilometer persegi ini.
Hal itu ia sampaikan, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merilis data yang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran di wilayah Kutim. Sebab, pada tahun 2021, angka pengangguran di Kutim mencapai 9,81 persen dan pada tahun 2023, angka tersebut turun menjadi 9,28 persen.
Penurunan sebanyak 0,52 persen tersebut merupakan hasil dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Saya sangat mengapresiasi penurunan angka kemiskinan ini, meskipun penurunannya relatif kecil. Namun, hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kutim,” kata Joni, Jumat (27/10/2023), saat ditemui oleh awak media.
Lebih lanjut Joni menuturkan, untuk mencapai penurunan angka kemiskinan di Kabupaten yang memiliki 18 kecamatan ini, tidaklah mudah. Faktor lain yang memengaruhi tingkat pengangguran, karena Kabupaten Kutim menjadi salah satu daerah tujuan migrasi penduduk dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
“Kutim menjadi tujuan bagi pendatang dari berbagai wilayah dan hal ini mempengaruhi fluktuasi jumlah pengangguran di wilayah ini. Ada yang datang dan ada yang pergi, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Kutim,” terang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Meskipun tantangan masih besar, sambung Pria yang memulai karier politik di Kutai Timur pada tahun 1996 ini menuturkan, pemerintah daerah dan masyarakat Kutai Timur terus bekerja sama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.
“Harapannya, upaya bersama ini akan menghasilkan penurunan yang lebih signifikan dalam angka kemiskinan di masa depan,” pungkas Joni.