BERITA ETAM, SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, terutama teknisi yang bertanggung jawab atas sistem Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD).
Hal itu diharapkan, dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran. Ia juga menilai pentingnya memberikan pelatihan sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran, mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita membuat kita tertinggal dari daerah lain,” kata Joni Jumat (27/10/2023).
Dengan pengakuan atas kemunduran pembahasan APBD, Joni meminta pemerintah daerah untuk berbenah diri, bersaing dengan wilayah daerah lain dan bersiap menyongsong masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur.
“Tapi saya tetap yakin untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur kita dilapangkan sudah mulai berjalan,” tuturnya.
Lebih lanjut Joni mengakui bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur sering mengalami kemunduran.
Salah satu penyebabnya, karena kompleksitas sistem penganggaran saat ini, terutama Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), lebih rumit daripada sebelumnya, menyebabkan keterlambatan dalam tahap-tahap pembahasan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” jelasnya. (etm2/adv/dprd)
