BERITA ETAM, SANGATTA – Sebagai salah satu daerah yang ditetapkan menjadi menjadi daerah penyokong (supehub) ekonomi Ibu Kota Negara (IKN) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tentunya diharapkan mempersiapkan diri bagi berbagai sektor.
Seperti, yang disamapaikan, Anggota DPRD Kutim Yan, menyambut baik dan berharap agar pemerintah daerah segera menyiapkan diri untuk menjadi salah satu daerah yang menjadi penyokong ekonomi nasional bagi ibu kota negara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
“Dan itu bisa dimulai dari perencanaan jangka panjang yang sedang disusun oleh pemerintah, apakah itu muncul dalam perencanaan, baik itu jangka pendek, maupun jangka menegah, nah itu yang sedang kita evaluasi, untuk mengatisipasi,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang sangat penting dalam proses pembangunan, guna mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, selain, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
“Dan saya lihat mereka (pemerintah) sudah mulai mengarah kesana, namun saya harapkan dengan segala sumber daya yang kita miliki saat ini, pemerintah juga harus tetap mengedepankan program yang berkelanjutan, “ ujar Anggota fraksi Kebangkitan Indonesia Raya ini.
Untuk diketahui, saat ini, Pemkab Kutim tengah menyusun tahapan awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2024 yang akan memuat tentang program berskala makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang di gelar di salah satu hotel di Samarinda, Rabu (01/11/2023).
Pada penyusunan RPJPD kali ini di bagi menjadi tiga bagian, untuk tahap pertama, Pemkab kutim melibatkan berbagai akademisi dari berbagai Perguruan tinggi dan Universitas, selanjutnya akan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama serta stekholder dan yang terakhir, akan menggelar Konsultasi publik dengan seluruh unsur terkait dan akan dilaksanakan di tahun 2024 . (etm2/adv/dprd)