Samarinda – Bedah rumah masih menjadi PR dalam program penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.
Padahal, waktu pengerjaannya yang hanya hitungan bulan hingga kini masih belum terealisasi secara maksimal, yang menjadi ranah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Hal itu mendapatkan respons dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Markaca.
Menurutnya, program bedah rumah ini adalah langkah yang sangat bagus. Apalagi pemerintah koa (pemkot) memperbaiki rumah-rumah warga dengan status miskin ekstrem.
“Memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang secara dilihat kurang layak dan mereka rata-rata dibawah garis kemiskinan,” kata Markaca, Kamis (14/03/2024).
Akan tetapi, Markaca menyampaikan berjalannya program tersebut dengan catatan yang harus dibangun bukan sekadar ‘rumah’, namun harus hak milik secara legal.
“Legalitas tentang tanahnya, dan rumahnya, jadi kalau menurut saya yang ngontrak jadi tidak bisa. Jadi mereka yang dibantu memang secara aturan memenuhi syarat,” jelasnya.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga mendukung keputusan ini. Di mana, pemkot tidak mungkin menyalahi aturan dengan membedah rumah yang bukan hak dia, dan keadaan rumah yang memang perlu perbaikan.
“Jadi ya sudah lumayan berjalan, pemerintah kan juga perlu waktu. Serta disediakan anggaran dan biayanya, mungkin ada beberapa yang belum terlaksana,” bebernya.
Namun, dirinya meyakini program ini akan terus dimaksimalkan, seandainya belum semua. Karena menurutnya pemerintah juga pasti ingin program ini berjalan.(ADV/BE-S)
