Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, dr Sri Puji Astuti sebut ada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Beberapa OPD yang terlibat untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya, Dinsos PM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pekim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Nah, itu yang harusnya mengentaskan. Jadi melakukan program-program dengan anggaran Rp 5,3 triliun. Tapi anggaran tersebut tidak berfokus di Dinsos PM,” ungkap Puji.
“Soalnya kemarin ada mahasiswa hanya berfokus ke Dinsos PM saja untuk pengentasan kemiskinan. Makanya kami sudah minta data ke Dinsos PM,” lanjutnya.
Dengan data by name by address, ternyata sudah ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinsos PM bersama dengan dinas-dinas lainnya.
“Ini mungkin perlu diketahui juga, data kemiskinan ekstrem itu ada dua data. Ada data dari Kementrian Sosial (Kemensos) dan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI,” jelasnya.
Jika dari Kemensos didapati ada desil I (sangat miskin), desil II (miskin), dan desil III (rentan miskin). tapi dari kemiskinan ekstrrem ini ternyata masuk di Kementrian PMK.
“Di Kota Samarinda sendiri untuk data semula ada 9.032 jiwa, ternyata setelah divalidasi dan verifikasi data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), maka ada penurunan,” tegasnya.
Saat ini hanya menyisahkan 1.232 Kepala Keluarga (KK) walaupun saat itu dikeluarkan data ada sekitar 1.329 dengan pemberian sticker. (ADV/BE-S)
