Samarinda – Hampir semua sekolah negeri yang ada di Kota Samarinda saat ini menerima siswa berkebutuhan khusus, atau sering disebut dengan sekolah inklusif.
Banyak terjadi kendala di lapangan terkait adanya penetapan sekolah inklusif ini. Terlebih, banyak sekolah yang memang belum siap.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sani Bin Husain, bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk sekolah inklusif ini.
“Jadi untuk sekolah inklusif ini tidak bisa hanya sekadar diterima kemudian berjalan seperti biasanya. Tidak, ini ada penanganannya,” ungkap Sani, Jum’at (12/04/2024).
Sani menjelaskan, guru yang bertugas untuk menerima murid inklusif juga harus khusus. Namun apabila memang belum bisa memenuhi hal tersebut, dia menyebut setidaknya guru harus diberikan bekal.
“Sebab menangani anak berkebutuhan khusus perlu penangan berbeda, misal untuk yang disabilitas untuk fisik beda, nanti untuk yang autis seperti apa,” terangnya.
Selain itu tak hanya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kependidikannya saja yang harus diperhatikan, tetapi juga dari segi fasilitas yang harus setara.Politisi Fraksi PKS itu juga berulang kali memperjuangkan dan menyuarakan insentif tenaga pendidik yang ada, agar bisa sejahtera.
“Intinya satu, saya hanya ingin membawa bendera kesejahteraan guru. Saya minta insentif itu kalau tidak bisa lebih dari provinsi paling tidak setara,” tegasnya.
Hal itu pun juga sudah disampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
“Tahun ini kita upayakan bersama m, insentif guru, tugas mengajar di paud SD dan SMP itu jauh lebih berat dari pada ngajar di SMA. Pendidikan dasar itu merasa lebih berat, jadi insentifnya harus lebih besar,” pungkasnya. (ADV/BE-S)
