Berita  

Lambatnya Serapan APBD Kutim 2023, David Rante: Harus Jadi Perhatian Serius Pemkab Kutim

BERITA ETAM, SANGATTA  – Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran (TA) 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Finalisasi Hasil Kerja Panitia Khusus (pansus) di Ruang Hearing Sekretariat Kantor DPRD Kutim pada Kamis (11/7/2024) kemarin.

Di tempat itu, David Rante Anggota Komisi B DPRD Kutim, sempat menyoroti lambatnya penyerapan APBD Kutim tahun 2023. Ia menyebut, realisasi anggaran masih jauh dari target dan hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah (Pemkab Kutim).

“Pelaksanaan APBD terkesan lambat. Sebab di akhir tahun, terkesan terburu-buru sehingga banyak yang tidak terealisasi,” tegasnya.

“Pelaksanaan APBD itu terkesan lambat, sehingga  ketika sudah akhir tahun itu terkesan terburu-buru sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik,” kata David.

Lebih lanjut, David menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)  yang seharusnya mempermudah proses pelaksanaan anggaran ternyata tidak mampu mengatasi masalah. Ia menduga adanya kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem yang ada.

“Itulah yang menjadi kendala ya, karena kita berharap seharusnya itu (SIPD) lebih meminimalisir masalah. Kita tidak tahu pasti juga, apakah dari sisi SDM atau apa? Cuma memang yang muncul keterbukaan bahwa biasanya juga terkendala dengan sistem yang ada,” tuturnya.

Di sisi lain, David Rante juga menyoroti masalah pemenang tender yang dirasa tidak qualified dan lambatnya realisasi anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Bukan soal tender saja saya kira kanan APD itu kan mencakup keseluruhan, jadi kalau soal proses tender itu kan teknis, cuma soal pelaksanaan, kalau pihak ketiga kan sudah jelas ada kontrak lama, pekerjaan dan seterusnya cuma yang lalu ini kan yang memang misalnya soal silpa,  di beberapa SKPD ya itu karena memang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ada,” papar David. (etm7/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *