BERITA ETAM, SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan memberi sanksi kepada ASN atau TK2D yang melakukan indisipliner atau tidak patuh aturan.
“Yang dievaluasi terkait dengan kedisiplinan absensinya. Artinya harus berada di kantor paling tidak untuk melakukan pekerjaannya,” ucap Kepala DPPKB Kabupaten Kutim Achmad Junaidi, di Sangatta, Kamis, (01/8/2024).
Junaidi yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala DPPKB menegaskan pihaknya akan memantau serta menindak tegas pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.
Penegasan ini berlaku bagi seluruh tingkatan pegawai di DPPKB Kutim, baik itu pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).
“Ketidakdisiplinan itu ke depannya akan berdampak kepada pegawai yang bersangkutan. Tadi sudah disampaikan, TK2D yang memang tidak aktif ya tidak usah diperpanjang kontraknya,” tegasnya.
Untuk menghindari perilaku tidak disiplin para pegawai, Kadis PPKB terus melakukan monitoring dan evaluasi per 3 bulan.
“Kami tiap 3 bulan sekali selalu evaluasi, ingin melihat peningkatan kinerjanya. Supaya program-program yang telah kami rancang dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila ada pegawai yang selalu disiplin dan menunjukkan kinerja yang terbaik, DPPKB akan memberikan penghargaan serta bonus.
Junaidi berharap dengan adanya evaluasi rutin kepada para pegawai di DPPKB Kutim, para pegawai dapat terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Bukan hanya itu, jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, Kadis DPPKB itu berpesan untuk seluruh pegawai sekiap netral. Jangan sampai ada keberpihakan dalam Pilkada 2024 nanti.
“Kami juga terus memantau setiap pegawai DPPKB untuk bersikap netral, apalagi ASN jangan sampai ikut dalam politik praktis,” kata Junaidi. (*)
