Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2026. Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, yang bertindak sebagai Pembina Upacara.
Jalannya upacara didukung penuh oleh jajaran TNI dari Kodim 0909/Kutai Timur. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kapten Kavaleri Mutaqin, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Seksi Operasi Kodim 0909/Kutai Timur. Sementara itu, posisi Perwira Upacara diamanahkan kepada Kapten Kavaleri Hani Akhyat, yang kini menjabat sebagai Danramil Teluk Pandan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman membacakan sambutan tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sambutan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya krusial untuk menjaga keutuhan internal bangsa Indonesia, melainkan juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
“Pancasila adalah ‘bintang penuntun’ yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujar Ardiansyah saat membacakan pidato Kepala BPIP. Selain itu, Pancasila juga disebut sebagai ‘jangkar moral’ bangsa dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik.
Lebih lanjut, pidato Kepala BPIP yang dibacakan oleh Bupati Kutim menekankan bahwa Indonesia memegang tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila pun menjadi fondasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Manifestasi dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dibuktikan secara nyata melalui kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB, peran aktif dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah.
Melalui momentum ini, Kepala BPIP lewat Bupati Kutim mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology (ideologi yang hidup), bukan sekadar hiasan dinding atau teks sejarah.
Pesan kuat juga dititipkan kepada para menteri dan kepala daerah agar memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan selalu berlandaskan keadilan sosial. Kebijakan harus memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, tidak meninggalkan satu pun rakyat, serta terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme. (ds)
