TELEN, BERITA ETAM – Plt Camat Telen, Andi Sulviana Sultan, mengatakan, hampir semua Desa di wilayahnya prioritas utama usulan terkait infrastruktur seperti jalan antar RT, drainase lingkungan pemukiman dan semenisasi jalan poros.
“Untuk bangunan Kantor Desa Juk Ayak sudah selesai namun kami mengusulkan penambahan rumah inap,” ujar Sulviana dihadapan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kasmidi Bulang, Pjs Sekkab Yuriansyah, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I Arfan, Wakil Ketua II Asti Nazar Bulang dan Forkopimda dan undangan lainnya , kamis (11/3/2022) di BPU Kantor Camat Muara Wahau saat Musrenbang 2023.
Selanjutnya dirinya menyebutkan ada permasalahan di Muara Halok kawasan budidaya kehutanan yang sudah dikuasai perusahaan sehingga masyarakat yang bekerja di kawasan budidaya kehutanan mempertanyakan bagaimana perubahan status kawasan tersebut.
“Hal lainnya, Tapal batas beberapa Desa masih belum selesai, pupuk juga sangat mahal, mohon diperbanyak pupuk bersubsidi,” pinta Sulviana.
Menanggapi apa yang disampaikan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan terkait tapal batas di Telen agar dipantau dan di selesaikan, sedangkan untuk Infrastruktur ada beberapa yang sudah dilaksanakan tahun lalu dan dirinya meminta Bappeda untuk mengawasinya.
“Perlu diketahui Pemerintah punya program Kutim merdeka sinyal karena tekhnologi akan
dijadikan sarana melaksanakan pembangunan,” ujar Bupati.
Terkait kawasan non budidaya kehutanan di Desa Muara Halok yang sudah dikuasai oleh
Perusahaan sehingga masyarakat menggarap
di kawasan daya kehutanan menurut UU diperbolahkan menggunakan Program Perhutanan Sosial yang salah satu diantaranya adalah Hutan Kemasyarakatan, dan ini sudah banyak dilaksanakan.
“Beberapa kecamatan yang sudah melakukannya adalah Batu Ampar, namun harus dapat ijin dari Menteri (ijin hanya diberikan kepada koperasi/kelompok tani). Tahun 2021 Kutim sudah mengajukan perubahan tata ruang melalui Gubernur,” katanya.
Untuk diketahui, Kecamatan Telen dalam Musrenbang ini usulan prioritas di tahun 2023 meliputi bidang SDM, Pemerintah dan Aparatur sebanyak 40 usulan, bidang Infrastruktur ada 40 usulan dan bidang Ekonomi sebanyak 40 usulan. (etm1)