BERITA ETAM, SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan yang memberikan gambaran dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah lembaga maupun institusi milik pemerintah kepada masyarakat.
“Apakah haknya terpenuhi, kemudian layanan yang dibutuhkan terpenuhi dan faktor kenyamanan dalam mendapatkan layanan. Dan itulah yang menjadi dasar pelayan kita yang harus diberikan kepada masyarakat,” ujarnya sesaat sebelum membuka pemaparan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Kudungga Sangatta tahun 2024 semester 1, yang digelar di Ruang Tempudau Kantor Sekretariat Kabupaten, Senin (24/6/2024) pagi.
Di hadapan Direktur Utama RSUD Kudungga, dr Muhammad Yusuf, orang nomor satu di Kutim ini menyebut, salah satu layanan publik yang harus memenuhi kriteria tersebut adalah Rumah Sakit yang menjadi pusat layanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Namun di sisi lain, rumah sakit juga memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang memiliki fungsi untuk pengembangan ekonomi di sektor kesehatan di itu di rumah sakit maupun pusat layanan kesehatan lainya.
“Khusus bagi Rumah Sakit Kudungga ini, kita harapkan menjadi barometer layanan yang tidak hanya mampu mengimplementasikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, namun secara bisnis juga terus berkembang,” urainya.
Selain itu, Bupati Ardiansyah berharap, dari hasil pemaparan yang akan disampaikan oleh tim ahli dari Universitas Mulawarman ini, bisa menjadi acuan dan bahan evaluasi pihak rumah sakit yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta ini, untuk bisa lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kudungga dr Muhammad Yusuf mengatakan, sesuai dengan standar pelayan bermutu bagi pusat peyanan publik harus memenuhi tiga kriteria utama yakni, rumah sakit harus memiliki standar pelayanan. Kedua standar tersebut harus dipatuhi dan yang terakhir, dari standar yang dipatuhi harus mampu memberikan kepuasan terhadap layan yang diberikan kepada masyarakat.
“Dari tiga kriteria ini harus kita ukur dan tidak bisa berdasarkan presepsi. Sehingga dengan adanya survey yang kita lakukan menjadi salah satu tolak ukur pelayanan kita kepada masyarakat,” ucap dr M Yusuf. (etm3/adv)
